MP Pesawaran - Kekisruhan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) membuat Ketua DPD JERAT Kabupaten Pesawaran Lampung , Amrulloh geram melihat perilaku Tokoh MPAL berselisih paham yang dipertontonkan ke publik. Selasa, 11 Juni 2024.
Amrulloh menilai, perselisihan Tokoh MPAL tersebut dikarenakan tidak adanya koordinasi diantara dua (2) Lembaga tersebut.
"Hal ini sungguh memalukan, ada apa dengan dua lembaga MPAL itu ?, bukannya bersatu bagaimana caranya masyarakat adat Lampung bisa berpendidikan yang layak, bisa mencetak pemuda-pemudi (Muli Mekhanai) yang cerdas, berwibawa, bermartabat sehingga bisa menjadikan Negara Kesatuan Indonesia lebih maju dan sejahtera", ungkap Ketua JERAT Pesawaran.
Tambahnya, "Saya mewakilkan masyarakat Pesawaran bersyukur ada yang ingin membukakan hati masyarakat adat terutama para Tokoh Adat Lampung, untuk dibimbing ikut serta memajukan Negara, walau pun belum 100%, karena dengan adanya MPAL Pesawaran paling tidak Adat Lampung yang berada di Pesawaran mengetahui dan bisa mengerti atas kemajuan negara ini, sebenarnya tugas Pemerintah menyampaikan amanat UUD 1945 yang salah satu isi nya itu adalah "Mencerdaskan Anak Bangsa", jelas Amrulloh.
Lanjut Amrulloh, "Pertanyaan saya MPAL Provinsi Lampung sebatas mana mereka sudah mensosialisasikan undang-undang 1945 tersebut terhadap masyarakat Adat Lampung?. Dalam pembuatan MPAL Lampung apakah sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan seluruh tokoh adat Lampung?. Karena Adat Lampung berdiri sebelum adanya undang-undang Kenotarisan dan undang-undang Kemenkumham", pungkasnya.(JERAT)
