Perekonomian Provinsi Lampung triwulan II 2024 mengalami kenaikan 4,80%(yoy) yang sebelumnya 3,30% (yoy) saat ini berangsur naik.
Hal ini disampaikan oleh Fiskara Indrawan yang merupakan Econom Senior Bank Indonesia (BI) Lampung dalam acara bincang-bincang bersama media yang digelar di Kantor Perwakilan BI, Kamis (8/08/24).
“Kinerja Perekonomian Lampung pada triwulan II 2024 tumbuh meningkat, terutama didukung oleh tetap terjaganya kinerja konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi,” ungkap Fiskara.
Fiskara juga menjelaskan Perekonomian Global 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan AS dan Eropa, sedangkan pertumbuhan Tiongkok diperkirakan belum cukup kuat uang dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik.
Selanjutnya, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung Rinvayanti menyampaikan upaya yang telah dilakykan oleh Pemprov Lampung untuk mengendalikan inflasi daerah.
“Degan melakukan pemantauan harga bahan pangan dan bahan pokok lainnya di 15 Kabupaten/Kota juga menggelar operasi pasar murah yang bersubsidi,” ucap Rinvayanti.
Selain itu, pemprov juga memberikan bantuan sosial sembako seperti PKH (program keluarga harapan) dan bersama Satgas Pangan melakukan monitoring harga dan ketersediaan pada distributor dan pasar.
Dan upaya lain seperti, me-launching Toko Pengendalian Inflasi dan Mobil dan Transportasi Operasi Pasar (TOP).
“Kendaraan TOP jika tidak memiliki kegiatan tentu akan stand by di BUMD milik Pemerintah Provinsi Pemprov (Wahana Raharja),” tuturnya.
Untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
1.Memperkuat produktivitas LU Pertanian. Pertumbuhan LU Pertanian yang optimal dapat dicapai melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian dan sarana produksi pertanian, memastikan ketersediaan air, penguatan akses pembiayaan bagi petani.
2.Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga . Hal tersebut dapat dicapai melalui mendorong hilirisasi meningkatkan daya saing komoditas unggulan, mendukung sektor pariwisata melalui perluasan akomodasi dan transportasi, serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui sinergi TPIP-TPID dan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). (*)
