Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Bawaslu Tulang Bawang Barat Gelar Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024

Senin, 23 September 2024 | Senin, September 23, 2024 WIB Last Updated 2024-09-23T14:13:06Z

 


MP Tubaba - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Menggelar Deklarasi Damai Pilkada Tahun 2024, yang berlangsung di Lapangan Merdeka Tiyuh (Desa) Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Senin (23/09/2024).


Kegiatan tersebut diikuti oleh semua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tubaba, KPUD Tubaba, Pimpinan Partai Politik, Kapolres Tubaba, Kodim Lamp'ut/Tubaba, Kejaksaan Negeri Tubaba, Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba. 


Deklarasi tersebut bertujuan sebagai sarana untuk menyatukan dan menegaskan komitmen bersama dalam menggelar Pemilihan Umum Pilkada Serentak Tahun 2024.


Hasil pantauan Tim Media Panglima, sebelum dilaksanakan pembacaan Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024. 


Bawaslu Tubaba melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Umum Pilkada Tahun 2024, yang diikuti oleh seluruh anggota Bawaslu Tubaba dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Se-Kabupaten Tubaba.


Selanjutnya, acara dilanjutkan Pembacaan Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Tubaba Agus Tomi, S.H dan diikuti oleh seluruh tamu undangan serta dilaksanakan pula penekanan tombol sirine, kemudian dilanjutkan penandatanganan komitmen Pemilihan Umum Pilkada Damai Tahun 2024. 


Dalam sambutannya, Agus Tomi, S.H menyampaikan, deklarasi ini merupakan sarana untuk menyatukan dan menegaskan komitmen bersama dalam menggelar Pemilihan Umum Pilkada Serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. 


"Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Berbeda pilihan tidak apa-apa, yang terpenting adalah menjaga kerukunan dan persatuan diantara kita," tegas Agus. 


Disisi lain, Agus Tomi, S.H meminta kepada semua pihak turut ikut serta dalam tahapan pengawasan dalam Pilkada Tahun 2024 


“Mari kita awasi dalam kenetralitasan ASN, Kepala Tiyuh (Desa), TNI-POLRI, dan penggunaan-penggunaan fasilitas pemerintah yang harus diawasi bersama,” pungkasnya. (Kod)

×
Berita Terbaru Update