MP Tubaba - Ratusan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung mengelar Orasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Mediapanglima.com, kehadiran para Tenaga Kerja Sukarela (TKS), Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non Tenaga Kesehatan (Nakes) di Gedung DPRD di Tiyuh (Desa) Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) tersebut yakni, menuntut keadilan kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) melalui Perwakilan Rakyat.
Oktariani yang merupakan Kordinator Lapangan Tenaga Kesehatan (Nakes) Kabupaten Tubaba dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka ke Gedung DPRD Kabupaten Tubaba, sebagaimana untuk meminta kepada Perwakilan Rakyat agar bisa memperhatikan mereka yang sudah bertahun-tahun menjadi ujung tombak di Bidang Kesehatan.
“Ekstrimnya Pandemi Covid-19 selama 2 (dua) tahun, kami lah yang menjadi ujung tombak melayani kesehatan untuk masyarakat Tulang Bawang Barat,” ucapnya di halaman Gedung DPRD Kabupaten setempat, Kamis (10/10/2024).
Edi Anwar selaku Pimpinan Rapat Lintas Fraksi mengatakan, menurutnya Tenaga Kesehatan (Nakes) adalah kebutuhan dasar manusia bukan lagi kebutuhan Negara.
“Artinya TKS Nakes ini adalah garda terdepan menangani tentang kesehatan. Di setiap Rumah Sakit atau Puskesmas itu sudah pasti honorer Nakes lah yang paling utama berhadapan dengan masyarakat yang sakit, dan PNS itu adalah di belakang,” cetusnya, saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Komisi II, dihadapan Perwakilan Nakes yang berorasi.
Selain itu Nopfa yang merupakan Perawat TKS Nakes Puskesmas Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, menceritakan kekecewaan mereka di anak tirikan jika dibandingkan dengan Tenaga Honorer Pengajar.
“Jika bicara anggaran daerah, mengapa honorer para pengajar yang sudah ratusan di angkat jadi pegawai P3K. Sementara kami Nakes untuk tahun ini hanya 20 orang saja yang mau keterima dari 252 honorer,” ungkapnya.
Lanjut Nopfa, seluruh honorer mengalami kegelisahan dikarenakan peraturan dari pusat setelah tahun 2024 tidak ada lagi honorer di setiap daerah.
“Dari 252 orang TKS Nakes di Tubaba ini akan di terima hanya 20 orang saja, maka kami yang tidak keterima ini akan di bawa kemana kedepannya,” tanyanya kepada anggota DPRD, Kadis Kesehatan dan Kaban BKPSDM.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setempat Novian Priahutama menjelaskan, dengan penerimaan TKS Nakes 20 orang tersebut karena keterbatasan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) yang di anggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tubaba yang minim.
“Di Tubaba ini sangat-sangat butuh Pegawai Kesehatan. Jika semua TKS Nakes ini kiranya bisa di angkat P3K mungkin itu juga harapan kami,” tegasnya.
Novian mengharapkan, untuk semua TKS Nakes untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar terdata di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Jika tidak mengikuti tes seleksi tersebut, maka di anggap mengundurkan diri dan tidak akan masuk Database. Karena tidak menutup kemungkinan tahun 2025 ada penerimaan ASN/P3K kembali,” ungkapnya.
Sementara Yantoni, yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Tubaba dari Fraksi Gerindra menegaskan, pihaknya akan mengawal perjalanan proses TKS Nakes hingga mendapatkan kesejahteraan.
“Kami DPRD Tubaba akan kawal persoalan ini hingga ada titik terang buat semua TKS Nakes. Apa lagi tadi saya dengar ada yang sudah mengabdi hingga 20 tahun jadi TKS, sangat miris sekali. Jadi, saya berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui BKD dan Dinas Kesehatan, agar prioritaskanlah ujung tombak yang selalu melayani masyarakat baik siang ataupun malam jika ada yang sakit,” harapnya.
Sambung Yantoni, bahwa pada tahun 2025 akan dibahas anggaran terkait slip gajih atau insentif para honorer.
“Nanti digelarnya Anggaran APBD murni tahun 2025 akan kami upayakan untuk slip gajih kalian,” tandasnya, yang di Aamiin kan oleh Edi Anwar. (Kod)
