MP Bandar Lampung - Ketua WN88 Sub Unit 13 Bandar Lampung mempertanyakan mekanisme pendaftaran KPPS Pilkada di Bandar Lampung. Jum'at (08/11/2024).
Dalam waktu dekat ini akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Walikota), tentunya KPU selaku badan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terlihat sibuk mempersiapkan elemen-elemen untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tidak hanya KPU kota dalam hal ini baik PPK hingga PPS pun begitu sibuk dalam persiapan baik pendataan pemilih tetap.
Dalam hal ini, pembukaan pendaftaran KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS. Ketua WN88 Sub Unit 13 Bandar Lampung yaitu, Sahabat Tama menerangkan saat di wawancara mempertanyakan mekanisme dari penerimaan KPPS tersebut.
Tama selaku Ketua WN 88 Sub Unit 13 Bandar Lampung berkata, "Saya mempertanyakan bagaimanakah proses dari penerimaan KPPS ini, sebab ada nya pengaduan bahwasannya diduga PPS takut dengan RT dan Kepala Lingkungan ini terlihat dari hasil pengumuman KPPS yang terdapat RT dan anak nya bahkan anak kepala lingkungan lebih diprioritaskan menjadi petugas KPPS," kata Tama.
Berdasarkan pengaduan itu maka Ketua WN88 Kota menanyakan proses dari pendaftaran KPPS tersebut, "Ini miris sebab pembukaan penerimaan KPPS terbuka untuk umum bukan khusus untuk keluarga RT dan Kepala Lingkungan, kita pertanyakan profesionalisme kinerja dari penyelenggara dalam hal ini PPS sebab ini terjadi bukan hanya pilkada ini saja tapi dari PiLeg kemarin pun kembali terjadi, dan ini terjadi di PPS Kemiling Permai salah 1 nya," ujar Ketua WN 88 Sub Unit 13 Bandar Lampung.
Lanjut, Sahabat Tama menjelaskan "Kami dari WN88 Kota menanyakan hal ini kepada KPU Kota apakah memang lebih diprioritaskan Anak/Keluarga dari RT dan Kepala Lingkungan yang menjadi petugas KPPS, apakah PPS takut dengan RT dan Kepala Lingkungan sehingga lebih memprioritaskan mereka sedangkan ini terbuka untuk umum bukan untuk khusus RT dan Kepala Lingkungan," tanya Sahabat Tama secara tegas.
Sahabat Tama menyampaikan, akan mempertanyakan sekaligus buat laporan pengaduan kepada KPU Kota dalam hal ini untuk segera mengevaluasi apa saja yang terjadi dilapangan.
"Kita minta profesional kerja dari KPU Kota untuk segera menindak apa yang menjadi polemik ditengah masyarakat dalam penerimaan KPPS tersebut," tutup Sahabat Tama. (Tim)
