MP Tubaba - Atas keluhan masyarakat petani singkong dengan adanya harga maupun potongan dan timbangan tidak transparansi di perusahaan BW Tiyuh Penumangan, Ketua DPC Partai Gerindra sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) angkat bicara.
Yantoni selaku anggota DPRD Tubaba akan berdiskusi dengan Pimpinan DPRD untuk mencari langkah dan solusinya.
"Nanti kita diskusikan bersama Pimpinan DPRD Tubaba untuk mencari langkah dan solusinya", ungkap Yantoni. Minggu, (8/12/2024).
Ia menambahkan, "Supaya masyarakat serta perusahaan sama-sama mendapatkan manfaat", tegas Yantoni.
Lanjut Yantoni, "Dalam diskusi tersebut, saya akan menyampaikan agar perusahaan BW dipanggil", pungkas Yantoni.
Berita sebelumnya.
Akibat harga dan potongan yang dilakukan Perusahaan BW di Tiyuh Penumangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, Petani akan gelar aksi damai turun langsung bertujuan untuk menaikkan harga ataupun menurunkan potongan serta transparansi timbangan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban Negara, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan tidak adanya transparansi timbangan perusahaan BW kepada masyarakat diduga perusahaan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik (KIB) dan adanya kecurangan timbangan itu juga termasuk bagian dari korupsi.
Pendiri Organisasi Masyarakat Jeritan Rakyat Tertindas (JERAT), Sandi Chandra Pratama, S.Psi meminta Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten melakukan tindakan tegas kepada Perusahaan BW. Minggu, 8 Desember 2024.
"Kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Pj. Bupati Tubaba, DPRD dan Kapolres untuk mengambil sikap tegas kepada perusahaan BW yang merugikan masyarakat", pintanya.(Kod)
