MP Tubaba - Sekretaris DPRD Tulang Bawang Barat Komisi 1 Idris Hadi, S.H menanggapi keluhan laporan 9 dari 11 anggota keamanan Islamic Center Kabupaten Tubaba yang sebelumnya secara Sah mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Disporapar Kabupaten Tubaba, saat melaksanakan Reses (Menyerap Aspirasi Masyarakat) di Kelurahan Panaragan Jaya. Senin, (27/12/2024).
Keluhan 9 anggota keamanan Islamic Center tersebut, bahwa diduga telah terjadinya pemutusan kontrak kerja ke jajaran anggota keamanan Islamic Center Kabupaten Tubaba secara sepihak yang dilakukan oleh Disporapar Kabupaten Tubaba yang sebelumnya diduga sempat terjadinya 2 oknum keamanan Islamic Center Kabupaten Tubaba melakukan pemerasan kepada warga yang berkunjung di Wisata Islamic Center Kabupaten setempat.
Menurut Sekretaris DPRD Tulang Bawang Barat Komisi 1 Idris Hadi, S.H setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh 9 anggota keamanan Islamic Center Kabupaten Tubaba. Bahwa dirinya berpendapat sangat kurang pas ketika 9 anggota tersebut ikut terlibat diputuskan kontrak kerja terkait adanya isu yang beredar sempat terjadinya insiden yang dilakukan 2 oknum keamanan Islamic Center Kabupaten Tubaba yang diduga melakukan pemerasan kepada pengunjung.
"Saya pribadi selaku perwakilan masyarakat menerima laporan terkait diputuskannya kontrak kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Disporapar Tubaba, saya nilai ini perlu ditinjau kembali tentang regulasinya," ujar Idris.
"Bagaimana tidak, sudah jelas kita ketahui bersama kegiatan keamanan Islamic Center sangat berpengaruh dengan berlangsungnya potensi dalam meningkatkan PAD Daerah dan memberikan ruang pendapatan bagi masyarakat Tubaba serta kemajuan daerah dengan hadirnya para pengunjung baik dari dalam Tubaba maupun luar Tubaba," imbuhnya.
Selain itu Idris Hadi, S.H juga menyampaikan, terkait insiden yang sudah beredar di media massa, bahwa sempat terjadinya 2 oknum keamanan Islamic Center Kabupaten Tubaba diduga melakukan pemerasan kepada pengunjung Islamic Center, ia rasa pihak Disporapar Kabupaten Tubaba perlu melakukan peninjauan kembali terkait kinerja keamanan.
"Karna ini sudah jelas menjadi beban moral bagi pemangku jabatan untuk membina dan evaluasi kembali baik terkait kedisiplinan anggota maupun kinerjanya," ucapnya.
Dirinya juga menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh Disporapar Kabupaten Tubaba yang terkesan melakukan tindakan pemutusan kontrak kerja ke jajaran anggota keamanan Islamic Center Kabupaten Tubaba secara sepihak.
"Ini yang kadang buat saya berpikir keras atas tindakan-tindakan semacam ini, kok jadi 2 anggota yang diduga bersalah mengapa 9 anggota lainnya ikut diberhentikan," cetusnya.
"Sudah jelas dari awal peruntukannya, mengapa pihak pemerintah membuat dan menetapkan keamanan. Atau jangan-jangan ini ketidakmampuan dinas dalam membidanginya," tandas Sekretaris DPRD Tubaba Komisi 1.
Sementara ditempat yang terpisah, Aripin selaku Korlap Keamanan Islamic Center Kabupaten Tubaba menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap keputusan yang diambil oleh pihak Disporapar Kabupaten Tubaba yang diduga secara sepihak terkait diberhentikan seluruh kontrak kerja keamanan Islamic Center.
"Bagaimana tidak, kami diangkat untuk menjadi keamanan ini melalui rekrutmen dan persyaratan lengkap. Artinya ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib kami taati. Maka dengan adanya kejadian semacam ini, seolah kami semua team dinyatakan tidak benar dalam melakukan tindakan. Sementara kami sudah mengabdi hingga 8 tahun bekerja sesuai SOP," ungkap Aripin.
Sambung Aripin, "Artinya kinerja kami seluruh keamanan yang ada dan kerja selama ini dianggap tidak ada artinya atau tak bernilai di mata dinas yang membidanginya," ucapnya.
Aripin juga menuturkan, bahwa mereka merasakan banyak juga prestasi-prestasi yang sudah mereka hasilkan, diantaranya dari penertiban wahana permainan yang ada di lingkup Islamic Center, menjaga keamanan baik kendaraan atau keributan, dan selalu senantiasa juga mereka sampaikan himbauan terhadap pengunjung yang akan merusak serta merugikan keindahan Islamic Center.
"Selain itu dalam proses berjalannya waktu banyak juga penemuan-penemuan barang berupa HP, Tas, dan bahkan Uang mencapai puluhan juta rupiah hak milik pengunjung baik dari Tubaba atau luar Tubaba yang sering terjadi ketinggalan kami serahkan secara profesional kepada pemiliknya," tegasnya.
Selanjutnya Aripin juga memaparkan, bahwasanya meski selama ini sejak pindahnya pertanggung jawaban yang dulu oleh Dinas PUPR, namun sekarang telah di Disporapar. Hingga demikian mereka merasakan belum pernah ada perhatian khusus dari pihak Disporapar, baik dirapatkan maupun evaluasi tentang kinerja dan bahkan binaan serta arahan (SOP) selama berjalan 1 tahun lebih belakangan ini.
"Harapan kami dari 9 anggota keamanan yang tidak terlibat dalam insiden kejadian dahulu. Mohon kepada pihak terkait, baik dinas ataupun DPRD Tubaba dapat memfasilitasi dan memediasi kami terkait adanya pemutusan secara sepihak untuk keamanan Islamic Center Kabupaten Tubaba," pungkasnya. (Kod)
