MP Pekan Baru – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru (HMI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (DPRD) pada hari ini, sebagai bentuk keprihatinan dan protes terhadap berbagai permasalahan yang tengah melanda bangsa. Rabu (26/2/2025)
Koordinator Lapangan Asrianto, menyampaikan aksi pada hari ini.
"Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi gelap, kita aksi kali ini turun sekitar -+ 90 masa aksi, kita akan terus mengawal aksi hari ini sampai kepada pucuk nya" tegas Asrianto.
Aksi ini menyoroti persoalan krisis keadilan, ketidaktransparanan kebijakan publik, serta menurunnya kesejahteraan rakyat yang dianggap sebagai tanda "kegelapan" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Begitu juga di sampaikan oleh Jendral Lapangan, Hadi Surya Pratama.
“Aksi kita sedikit ada gesekan dari masa aksi kader Hmi bersama Aparat pengamanan, namum alhamdulillahnya aksi kita berjalan dengan lancar tanpa ada sedikit lecet dari kedua belah pihak, dan seluruh masa aksi pulang dengan selamat tanpa ada kekurangan satupun. Ujar Hadi Surya Pratama.
kemudian ini juga di tegaskan oleh Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Givo Vrabora, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan panggilan moral untuk mengingatkan para wakil rakyat agar kembali pada amanah konstitusi dan memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
"Negara dalam Undang-Undang 1945 secara tegas menerangkan bagaimana negara harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Konstitusi dalam hal ini Undang-Undang 1945 mengamanatkan bagaimana negara harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, negara berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia, negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada rakyat dengan menjamin ketertiban berdasarkan ketertiban, perdamaian dan keadilan sosial.
Demikian bagaimana negara harus hadir ditengah-tengah rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah berjalan kurang lebih 100 hari. Dalam perjalanannya, banyak kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Instruksi Presiden No 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi salah satu kebijakan Presiden yang muatannya banyak kontradiktif terhadap peran negara yang semestinya ditambah susunan kabinet yang disusun oleh presiden dan wakil presiden terbilang gemuk dimana pejabat menteri dan setingkat menteri berjumlah lebih dari 100 orang yang tidak menggambarkan efisien sama sekali.
Pemangkasan anggaran terhadap hal yang sifatnya tidak produktif memang ideal untuk dilaksanakan, akan tetapi efisiensi terhadap sektor yang sifatnya pelayanan publik yang sampai saat ini pun belum optimal disediakan oleh negara seperti sektor pendidikan dan kesehatan bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Selanjutnya, realisasi janji politik presiden Prabowo pada Pemilu 2024 lalu Makan Bergizi Gratis dapat dikatakan lamban dan cenderung kurang tepat sasaran dimana pelaksanaannya masih pada sekolah yang berada dikawasan perkotaan yang cenderung orang tua memiliki kesadaran akan kebutuhan gizi anaknya. Dan pula, setelah 100 hari presiden hanya sekitar 2% dari total siswa yang baru menerima manfaat Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, penegakan hukum juga menjadi perhatian khusus dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Acap kali hukum lebih tajam kepada lawan politik, proses hukum yang lamban, kriminalisasi aktivis, komitmen dalam pemberantasan korupsi dan lain sebagainya belum memperlihatkan komitmen yang kuat dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran” tegas Givo Vrabora.
Dalam aksi ini, HMI mengajukan beberapa tuntutan utama, antara lain:
1. Merevisi Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 khususnya pada sektor Pendidikan dan Kesehatan agar supaya dapat memberikan jaminan dan komitmen terhadap pendidikan yang berkualitas serta jaminan kesehatan kepada rakyat Indonesia.
2. Mempercepat realisasi Makan Bergizi Gratis yang tepat sasaran.
3. Mendorong percepatan pengesahan Undang Undang Perampasan Aset sebagai komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
4. Mendorong independensi dan Merevitalisasi Lembaga-Lembaga Penegak Hukum seperti Institusi Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman.
5. Memastikan pengelolaan Danantara yang baru saja diluncurkan transparan dan akuntabel sehingga tidak menjadi sumber mega korupsi di Indonesia.
Aksi ini berlangsung damai dengan orasi, pembacaan puisi, dan menyanyikan Hymne Hmi yang menggambarkan kondisi "Indonesia Gelap". Massa aksi juga membentangkan spanduk dan poster sebagai bentuk ekspresi aspirasi.
HMI Cabang Pekanbaru menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dan peduli terhadap kondisi bangsa. Harapannya, DPRD Provinsi Riau dapat mendengar dan segera merespons tuntutan yang disuarakan. (Vivo)
