MP MESUJI – Ratusan jurnalis dari berbagai organisasi kewartawanan di Kabupaten Mesuji menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mesuji. Mereka menyuarakan tuntutan terkait kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mesuji yang dinilai tidak transparan dan tidak merata dalam pemesanan advertorial. Senin [17 /03/25].
Dalam aksinya, para jurnalis menyoroti kebijakan pemesanan advertorial yang dianggap tebang pilih. Berdasarkan data, sebanyak 48 media telah menerima pesanan advertorial dalam dua tahap: 21 media telah menerima pembayaran sebelumnya, sementara 27 media lainnya baru mendapatkan pembayaran pada minggu lalu. Selain itu, mereka mempertanyakan nominal pembayaran advertorial yang dinilai tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH), dengan kisaran nilai mencapai Rp10 juta, Rp16 juta, hingga Rp48 juta.
Dalam orasi yang disampaikan, para jurnalis menuntut keadilan dan kesetaraan dalam proses pemesanan advertorial. Mereka mendesak agar seluruh media yang telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Diskominfo Mesuji pada tahun 2025 mendapatkan hak yang sama, tanpa ada diskriminasi dalam pembayaran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Mesuji, Maysuruddin, yang didampingi staf ahli dan kepala bidang terkait, menyatakan bahwa anggaran publikasi untuk tahun 2025 mengalami efisiensi. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada anggaran untuk pemesanan advertorial tahun ini. Namun, pernyataan tersebut menuai pertanyaan dari para jurnalis, mengingat pada tahun berjalan Diskominfo Mesuji tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp184 juta untuk pembayaran advertorial kepada 27 media massa.
Setelah melalui dialog, pihak Diskominfo Mesuji, bersama Kepala Kesbangpol dan staf ahli, berjanji akan memberikan jawaban resmi atas tuntutan para jurnalis pada hari Rabu mendatang. Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan pengamanan dari Tekab 308 Polres Mesuji, anggota Bhabinsa Koramil 0426 Mesuji, serta Bhabinkamtibmas Polsektor Mesuji yang memastikan jalannya demonstrasi tetap kondusif.
Aksi ini menjadi sorotan sebagai bentuk perjuangan para jurnalis dalam menegakkan transparansi serta keadilan dalam distribusi anggaran publikasi di Kabupaten Mesuji. (Steri Hans)
