MP Banda Aceh– Ketua Jurnalis Wartawan Indonesia (JWI) Provinsi Aceh, Hendrika Saputra, menilai proyek pengadaan lampu tenaga surya oleh Dinas Pendidikan Aceh senilai Rp12,2 miliar merupakan langkah yang tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan Hendrika dalam siaran pers yang diterima media, Sabtu, 26 April 2025.
Hendrika mengapresiasi pandangan kritis yang sebelumnya disampaikan Yulindawati, Ketua Umum Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia (FAKSI) Aceh, terkait urgensi proyek tersebut. Ia menilai, meskipun teknologi tenaga surya mendukung upaya pelestarian lingkungan, penerapannya di sekolah-sekolah yang sudah terhubung dengan listrik PLN perlu dipertimbangkan kembali.
"Benar bahwa proyek ini salah arah. Lampu tenaga surya lebih dibutuhkan di bidang kesehatan, khususnya di daerah terpencil yang minim akses listrik," tegas Hendrika.
Menurutnya, fasilitas kesehatan seperti Poskesdes dan Puskesmas sangat membutuhkan penerangan tenaga surya, terutama untuk penanganan pasien dalam kondisi gawat darurat. Oleh karena itu, ia menilai program tersebut seharusnya berada di bawah Dinas Kesehatan, bukan Dinas Pendidikan.
"Kami berharap pemangku kepentingan dapat mengkaji ulang arah proyek ini. Jika tidak, dikhawatirkan anggaran sebesar itu hanya akan terbuang begitu saja percuma dan membuka peluang untuk pemborosan," ujar Hendrika.
Hendrika juga mengingatkan bahwa setiap penggunaan anggaran publik harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekedar memenuhi target proyek tanpa memperhitungkan manfaatnya secara langsung.(@ R-74)
